Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penulis

  • Siti Anisah universitas islam indonesia
  • Muhammad Zaky Ridho Subakti Universitas Islam Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.54

Kata Kunci:

Notifikasi, Peran Notaris, Akuisisi

Abstrak

Notaris memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses akuisisi perusahaan, termasuk mencegah keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada Komisi Persaingan Usaha Indonesia (KPPU). Hal ini terkait dengan substansi Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitahuan akuisisi perusahaan adalah untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan mulai dari rencana akuisisi dengan melakukan “konsultasi” secara sukarela sampai dengan waktu pemberitahuan wajib, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi menjadi efektif secara hukum. Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk membuat akta otentik terkait dengan akuisisi tersebut, sehingga sebelum mengesahkan akta tersebut, Notaris dapat menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan “konsultasi” terlebih dahulu dengan KPPU.

Kata Kunci : Akuisisi; Notifikasi; Notaris.

 

Abstract

Notaries play a very significant role in the company acquisition process, including preventing delays in notification of acquisitions to the Indonesian Competition Commission (KPPU). This issue is related to the substance of Article 128 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research is a normative research supported by primary secondary and tertiary legal materials. The results show that notification of company acquisition is to prevent monopolistic practices and/or unfair competition. To prevent this impact, prior to the acquisition or at the planning stage for the acquisition, a voluntary “consultation” may be conducted, up to the mandatory notification period, which is 30 (thirty) days after the acquisition becomes legally effective. Therefore, the Notary as a public official has the authority to make an authentic deed related to the acquisition, so that before ratifying the deed, the Notary can suggest to the company to conduct “consultation” first with KPPU.

Keywords : Acquisition; Notification; Notary.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Unduhan

Diterbitkan

27-07-2022